2

Tata Cara Penomoran Faktur Pajak Terbaru

Tata Cara Penomoran Faktur Pajak Terbaru

Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan, setelah program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012  yang akan berlaku efektif untuk penerbitan Faktur Pajak mulai tanggal 1 April 2013.

Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah :

  1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2(dua) digit kode transaksi, 1 (satu) digit kode status, dan 13 (tiga belas) digit nomor seri Faktur Pajak;
  2. Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password;
  3. Identitas Penjual dan Pembeli, terutama alamat harus diisi dengan alamt sebenarnya atau sesungguhnya;
  4. Jenis Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya;
  5. Pemberitahuan PKP/pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak, harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah dan dilegalisasi pejabat yang berwenang;
  6. PKP yang tidak menggunakan nomor seri Faktur Pajak dari DJP atau menggunakan nomor seri Faktur Pajak ganda akan menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak tidak lengkap;
  7. Faktur Pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dan PKP Penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah Pertama
PKP mengajukan permohonan kode aktivasi dan password

  1. PKP datang ke KPP menyampaikan surat permohonan kode aktivasi dan password.
  2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, KPP akan menerbitkan kode aktivasi dan password.
  3. Setelah itu, KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim password ke email PKP.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan:

  • Alamat pengiriman dan alamat email harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode aktivasi dan password dapat diterima.

Langkah Kedua
PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

  1. PKP datang ke KPP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Syarat: PKP harus telah melaporkan SPT Masa PPN 3 (tiga) Masa Pajak sebelumnya.
  2. PKP meng-entry kode aktivasi dan password secara mandiri.
  3. KPP langsung memberikan surat pemberitahuan yang berisi block number Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP.

Hal yang perlu diperhatikan:

  • PKP hanya dapat membuat Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang telah diberikan oleh DJP.
  • Apabila diperlukan, PKP dapat mengajukan lagi permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP.
  • Dalam membuat Faktur Pajak, PKP harus menambahkan sendiri 3 (tiga) digit di depan Nomor Seri Faktur.

Pajak yang telah diberikan oleh DJP, sehingga menjadi sebagai berikut:

Tata Cara Penomoran Faktur Pajak Terbaru

Penomoran Faktur

Langkah Ketiga
PKP menyampaikan nama pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak

  1. PKP menyampaikan surat pemberitahuan nama dan contoh tanda tangan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, dilampiri dengan KTP/SIM/Paspor yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang.
  2. Surat pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/pegawai tersebut mulai menandatangani Faktur Pajak.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013.

 

Leaflet Nomor Seri Faktur Pajak

Komentar

komentar

Andrian Dion Priadi

Penulis seorang penggiat Open Source, bekerja sebagai staff IT di PTN Universitas Gadjah Mada, dan juga sebagai direktur utama CV. Manasthika Global Informasi.

2 Comments

  1. bagaimana caranya bila password sudah diterima lewat email, tetapi kode aktivasi blm saya terima juga, padahal sudah 10 hari lamanya. pernah ditanyakan 3 kali ke KPP, selalu mereka bilang tunggu saja, karena maksimal 14 hari. Terima kasih sebelumnya.

Tinggalkan Pesan